BABAT POST – Kebijakan pembersihan Turki pasca kudera berdarah yang terjadi pada akhir pekan lalu mendapat ternyata berbuntut panjang. Uni Eroap (UE) bahkan mengecam kebijakan itu.
Menurut UE, kebijakan Turki terhadap sistem pendidikan, pengadilan, dan media tidak dapat diterima.
Dalam sebuah pernyataan, Perwakilan Tinggri Federica Mogherini dan Komisaris Johannes Hahn mengatakan mereka sangat prihatin dengan keputusan Turki untuk menyatakan keadaan darurat. Menurut mereka, Pemerintah Turki telah melangkah terlalu jauh untuk mendapatkan kekuasaan dengan mengeluarkan dekrit, seperti dikutip dari laman BBC, Jumat (22/7/2016).
Dua pejabat tinggi EU itu pun mendesak Presiden Recep Tayyep Erdogan untuk menghormati aturan hukum, hak dan kebebasan. Mereka juga memperingatkan Turki atas keputusan Ankara untuk menangguhkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Mereka mengatakan Konvensi itu harus tetap berlaku.
Selain itu, Kanselir Jerman, Angela Merkel, memperingatkan bahwa keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa akan gagal jika Presiden Erdogan memberlakukan kembali hukuman mati.
Hal ini disampikan juru bicara Kanselir Merkel, Steffen Seibert, menanggapi isyarat yang dikeluarkan pemerintah di Turki bahwa hukuman mati mungkin akan diberlakukan untuk mereka yang terbukti terlibat dalam upaya kudeta pada Jumat pekan lalu.
“Jerman dan para anggota Uni Eropa sudah punya sikap yang tegas. Kami menolak hukuman mati dan negara yang menerapkan hukuman tersebut tak bisa menjadi anggota Uni Eropa,” kata Seibert, beberapa hari lalu.
Ia menegaskan bahwa Turki harus menghormati supremasi hukum dalam menangani kasus kudeta.
“Patut dipertanyakan, sehari setelah kudeta, 2.500 hakim diskors. Semua orang memahami Turki dan Turki harus mengambil tindakan … tapi asas supremasi hukum harus dipatuhi,” katanya.
Sejumlah pemimpin Eropa dan pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Turki mengambil langkah yang terukur untuk menyelesaikan upaya kudeta Jumat pekan lalu.
Ribuan orang telah dipecat atau ditangkap setelah kudeta berdarah yang gagal. Ribuan tentara, termasuk jenderal berpangkat tinggi, ditangkap bersama dengan anggota kehakiman. Lebih dari 50 ribu pegawai negeri juga telah ditangkap, dipecat atau di non aktifkan
Selain itu sebanyak 600 sekolah ditutup, akademisi dilarang ke luar negeri dan warga asing yang menjadi rektor di universitas dipaksa untuk mengundurkan diri. Media Turki juga mengabarkan jika pemerintah telah mencabut izin 34 wartawan.
Dalam wawancara dengan CNN, Presiden Erdogan mengatakan hukuman mati akan diterapkan kembali jika mendapat dukungan parlemen.
Presiden Erdogan menyatakan upaya kudeta kepada ulama sekaligus tokoh oposisi Fethullah Gulen dalang dari kudeta tersebut. Namun Gulen, yang berada di pengasingannya di Amerika Serikat (AS), membantah terlibat dalam upaya kudeta itu.
