BABAT POST – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, adanya prediksi mengenai tenggelamnya Jakarta Utara pada 2030 hanya satu dari sekian banyak teori. Ia menyampaikan hal itu saat menanggapi data yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (27/4/2016).
Dalam rapat terbatas terkait reklamasi Teluk Jakarta, Jokowi sempat menyebut bahwa seluruh Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada 2030.
“Karena teori itu, masih berdebat. Ini karena ada teori yang mengatakan, dia akan turun, tetapi akan berhenti pada batas tertentu. Cuma, ada teori yang mengatakan, mungkin dia sampai 1 meter, kemudian dia akan berhenti. Namun, ada juga teori yang mengatakan enggak, akan terus,” ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Meski menyebut bahwa prediksi mengenai tenggelamnya Jakarta Utara pada 2030 hanya teori, Ahok menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah penurunan muka tanah di Jakarta, salah satunya mempercepat agar peraturan pelarangan pengambilan air tanah dikeluarkan.
Langkah selanjutnya adalah membangun tanggul laut yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Ia menyebut, yang saat ini sedang dilakukan adalah pembangunan tanggul A di sisi barat pesisir utara Jakarta.
“Kita mau tes dulu tanggul A, sambil tanggul B dan C lagi dipelajari. Kita akan coba bangun dulu tanggul A dari situ, baru kita akan ukur tiap tahun turun berapa sentimeter,” kata Ahok.
Tahap A adalah membangun tanggul pantai dan sungai, membentuk kembali garis pantai, dan perlindungan masyarakat serta asetnya.
Tahap B merupakan upaya untuk membangun tanggul di laut di sebelah barat, pembangunan infrastruktur, kolam air tawar, membangun konektifitas, reklamasi, dan membangun serta memperbaiki kondisi lingkungan yang telah rusak.
Pada tahap C akan dilakukan pengembangan tanggul laut di sebelah timur, membangun zona ekonomi pelabuhan, melanjutkan jaring konektifitas, membangun lingkungan baru, dan menyediakan pengolahan limbah padat.
Megaproyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) memang sedang kembali digaungkan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo pun telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji ulang masterplan proyek itu.
“Presiden telah memberikan arahan kepada Bappenas untuk menyelesaikan planing besar NCICD itu yang juga terintegrasi dengan reklamasi 17 pulau yang sudah ada,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas membahas soal itu di Kantor Presiden, Rabu (27/4/2016).
Proyek NCICD pertama kali digaungkan tahun 2007 silam pasca-banjir besar di Ibu Kota. Master Plan NCICD merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda.
