BABAT POST – Ketua Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid menyebutkan, biaya Munaslub akan ditanggung secara gotong royong oleh bakal calon ketua umum, panitia penyelenggara, dan Dewan Pengurus Pusat.
Namun, khusus untuk bakal calon ketua umum, pembebanan biaya merupakan sebuah kewajiban sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi bakal calon.
“Angkanya besarannya berkisar antara Rp 5 sampai 10 miliar,” kata Nurdin di sela-sela rapat panitia Munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/4/2016).
Ia menambahkan, panitia sudah menyediakan lima alternatif besaran biaya. Adapun biaya Rp 5 sampai 10 miliar tersebut adalah alternatif yang paling direkomendasikan pihak panitia.
Pembebanan biaya yang direkomendasikan SC tersebut dialokasikan untuk keperluan yang betul-betul bersentuhan dengan bakal calon seperti debat kandidat, kampanye, hingga transport peserta.
Biaya tersebut dibebankan kepada bakal calon ketua umum yang sudah lolos tahap verifikasi.
“Sebagai pagar untuk mereka tidak melakukan money politic dengan membungkus bahwa ‘saya memberikan uang transport dan uang saku’,” ujar Nurdin.
Rekomendasi SC soal nominal setoran setiap bakal calon ketua umum ini akan diserahkan ke rapat DPP Partai Golkar untuk kemudian diputuskan.
“Nanti pemberlakuannya setelah mendapat pengesahan dari DPP. Kalau DPP tidak mengesahkan ya tidak berlaku,” ujarnya.
Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar kembali diundur. Mundurnya penyelenggaraan disinyalir akibat belum rampungnya konsolidasi internal partai berlambang pohon beringin itu.
Semula, penyelenggaraan Munaslub dijadwalkan akan dilangsungkan pada 7-8 Mei 2016 di Bali.
Kemudian, panitia pengarah memutuskan untuk menundanya hingga 17 Mei lantaran belum menerima surat keputusan Menkumham terkait pengesahan pengurus DPP Partai Golkar hasil rekonsiliasi.
Belakangan, penyelenggaraan Munaslub kembali diundur menjadi 25 Mei dengan alasan yang sama.
Sekretaris Steering CommitteeMusyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Agun Gunanjar membantah anggapan bahwa panitia terus mengundur-undur penyelenggaraan munaslub.
Menurut Agun, ada banyak pertimbangan yang dipikirkan panitia, termasuk menyusun rencana-rencana alternatif jika ada hambatan.
“Jadi jangan salah persepsi ke masyarakat. Panitia ini harus mempersiapkan seluruh rancangan, substansi, materi, jadwal, tempat, dan lain sebagainya, itu memang kewajiban SC,” kata Agun saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/4/2016).
“Itu semua jangan diartikan atas dasar apa SC menggeser-geser waktu munaslub,” imbuhnya.
Agun menambahkan, Partai Golkar mencoba menerapkan prinsip yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Ia menegaskan, panitia SC bukan menentukan jadwal, melainkan hanya mempersiapkannya.
“Kalau terjadi begini, alternatifnya begini, makanya ada perubahan,” kata Agun.
“Kami ingin mengubah paradigma di luar, karena kami ingin melaksanakan munaslub tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan munas akal-akalan,” ujarnya.
