BABAT POST – Ulah oknum PNS DKI membikin Ahok berang. Salah satunya adalah menunda-nunda pembelian lahan Kantor Kedutaan Besar Inggris di seputaran Jalan MH Thamrin dekat Bundaran Hotel Indonesia (HI). Duta Besar Inggris sampai seolah mengemis meminta kepastian Ahok untuk jadi membeli lahannya atau tidak.
“Saya bilang sama Dubesnya, ‘Jual ke kami murah-murah.’ Eh kemarin dia (Dubes Inggris) datang kayak ngemis (dan berkata), ‘Lu jadi beli enggak? Ini ada yang mau bayar lebih mahal ini’ ,” kata Gubernur DKI bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Ahok berbicara pada sambutan untuk pengenalan awal Jakarta Fashion and Food Festival ke-13. Seratusan hadirin nampak bengong dengan yang disampaikan Ahok.
“Ngamuk saya. Hebat sekali kamu Dinas Taman. Mau membuat Dubes sama kerajaan Inggris mengemis sama Provinsi DKI buat pembelian tanah. Kurang ajar kan?” kata Ahok.
Menurut Ahok, oknum pegawai Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI membikin lambat pembelian lahan itu. Gara-garanya, dugaan Ahok, tak ada komisi dari pembelian lahan itu yang bisa masuk ke kantong para PNS itu. Para oknum PNS itu terancam dipecat.
“Saya curiga ini karena enggak ada komisi kayaknya. Kalau ada komisi, cepet. Kalau enggak ada komisi, lambat di DKI. Biasa. Saya lagi mau suruh tangkap ini, lagi saya cari-cari alasan,” kata Ahok disambut tawa ratusan hadirin.
Ahok menjelaskan, lahan yang bisa didapat dari Kantor Kedutaan Besar Inggris itu akan dibuat menjadi taman dan arena unjuk rasa. Kawasan di depan Bundaran HI itu mempunyai Koefisien Luas Bangunan (KLB) 14, artinya 1 hektare itu berarti bisa mendirikan 1,4 juta meter persegi bangunan naik ke atas.
“Kami mau bikin taman saja, biar orang demonstrasi kagak (tidak) bikin macet. Lu (Anda) demo di situ saja deh, gede. Mau lihat HI doang kan. Jangan mau kalah sama London dong,” ujar Ahok.
Basuki juga berencana untuk memberikan bunga di sekeliling Bundaran HI. Dengan demikian, masyarakat bisa menikmati dan bersantai di taman tersebut tanpa harus mengganggu lalu lintas yang bisa membuat macet dengan berjalan ke tengah-tengah. Selain itu, Pemprov DKI juga sudah berencana membeli lahan tersebut sejak tahun 2013 lalu.
