BABAT POST – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dimanfaatkan Bupati Fadeli untuk menyampaikan panduan arah pembangunan pemerintahannya.
Di depan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stake holders pembangunan, Fadeli meminta adanya konsistensi dan sinergi antara kegiatan yang dilaksanakan dengan dokumen perencanaan.
“Harus ada konsistensi antara dokumen perencanaan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Baik itu dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, maupun Rencana Strategis SKPD, “pintanya saat acara Musrenbang di Pendopo Lokatantra, Selasa (15/3/2016).
Fadeli menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbagai program inovatif. Seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, pengembangan SDM dan pembangunan lingkungan hidup.
Fadeli menekankan untuk fokus pada program dan kegiatan yang berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan. Potensi yang ada di pedesaan harus diakselerasi.
Sehingga mampu menurunkan kesenjangan antar wilayah, penurunan angka
kemiskinan dan pengangguran serta menumbuhkan pusaran-pusaran perekonomian baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia meminta sejumlah indikator yang sudah baik, harus terus ditingkatkan. Angka pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2015 yang sebesar 6,02 persen, diatas angka Jawa timur yang sebesar 5,44 persen dan nasional yang tumbuh 4,79 persen hendak menjadi pemacu semangat.
Sementara PDRB per kapita juga naik dari Rp 21.677.830 di tahun 2014, menjadi Rp 24.224.189 di tahun 2015. Bahkan inflasi di Lamongan yang sebesar 1,96 juga terendah kedua setelah Kediri.
Indeks Pembangunan Manusia yang di dalamnya ada indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli yang terkait erat dengan kesejahetraan masyarakat harus menjadi tumpuan dalam mendesain program dan kegiatan.
Terkait desain APBD Tahun 2017, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Agusta Prissa Daryanto menyebutkan Pendapatan Daerah tahun 2017 diestimasi naik 2,8 persen menjadi Rp 2.830.521.606.136,37.
Sedangkan untuk Belanja Daerah, lanjut Prissa, bahkan ditargetkan bisa naik 23,06 persen menjadi Rp 3.405.883.396.082,37. Dengan estimasi pembiayaan netto yang naik 52,37 persen menjadi Rp 6.770.000.000, sehingga Silpa tahun berkenaan menjadi sebesar Rp 568.591.789.928. (sumber)
