Sabtu (28/12/2013) kemarin, Komite Tinggi Legislatif China, menyetujui pelonggaran aturan kontroversial pembatasan satu anak per keluarga. Bersama itu, dihapus pula sistem pendidikan ulang melalui kamp kerja paksa.
Pengambilan keputusan dilakukan oleh Kongres Rakyat Nasional, setelah melalui pembahasan selama enam hari. Pelonggaran aturan ini akan memungkinkan pasangan dengan orang tua yang adalah anak tunggal untuk memiliki dua anak.
Kebijakan satu anak berlaku di China selama tiga dekade terakhir. Pemerintah China mengeluarkan kebijakan itu dengan alasan mengerem pertumbuhan berlebihan populasi di negara berpenduduk terbanyak sedunia itu.
Meski terus menjadi kontroversi, kebijakan satu anak di China berjalan seiring dengan perubahan dari sebuah negara yang mayoritas penduduknya miskin menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.
Kemarahan rakyat China atas kebijakan itu terpicu tahun lalu ketika beredar foto di dunia maya yang memperlihatkan seorang wanita dipaksa menggugurkan kandungan yang sudah berusia 7 bulan.
Faktor ekonomi dan menyusutnya populasi menjadi penyebab mengapa pemerintah Tiongkok menghapus kebijakan satu keluarga satu anak. Pesatnya perekonomian Tiongkok menjadi kunci utama penyebab pemerintahnya menghapus kebijakan yang sudah diberlakukan selama 35 tahun ini.
Awalnya, kebijakan itu diberlakukan untuk merespon ledakan jumlah penduduk yang terjadi di Tiongkok. Namun, melihat hasilnya sekarang, kebijakan itu malah membuat populasi menyusut.
Populasi menyusut itu kemudian memberikan dampak buruk bagi perekonomian negara tersebut, seperti kurangnya generasi muda yang menempati lapangan kerja berupah rendah.
Selain itu, melihat tradisi masyarakat Tiongkok, di mana seorang anak harus hormat dan merawat orangtuanya, anak tersebut jadi harus menanggung sendiri ‘beban’ untuk merawat kedua orangtuanya, sebab ia tak punya saudara.
Hal-hal tersebut menimbulkan Tiongkok tidak lagi menjadi negara berorientasi pada produksi, namun konsumsi. Seperti yang disebutkan, tenaga kerja jadi berkurang, tetapi tanggungan konsumsi bertambah.
Kamis (29/10/2015), Tiongkok memutuskan untuk menghapus kebijakan satu anak, yang sebelumnya kerap disebut kebijakan kontroversial dan dituduh menjadi penyebab maraknya aborsi dan penjualan anak di Tiongkok
