Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, mengatakan langkah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi harus diapresiasi. Namun paket kebijakan tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada.
Hary Tanoe mengatakan, dari empat paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, hanya kebijakan terakhir yang cukup menjawab permasalahan.
Selasa (27/10/2015), usai menghadiri diskusi Rembug Pemuda yang digelar di kantor pusat Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Ia menyampaikan, “Yang terakhir dengan adanya evaluasi, insentif tiga persen, dan (bunga) KUR (Kredit Usaha Rakyat) turun dua persen, saya pikir itu baik”.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan selalu berupaya mengeluarkan kebijakan yang mendukung bisnis.
“Oleh karena itu perizinan dipercepat, cita-cita kita tiga jam. Mungkin sekarang masih tiga bulan, besok satu bulan, nanti bisa seminggu, lama-lama tiga jam. Ada prosesnya,” kata Jusuf Kalla, dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), di hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).
Dengan memangkas waktu perizinan, diharapkan para pengusaha bisa bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga produktivitasnya bisa terdongkrak. Bila kondisi tersebut bisa tercipta, bisa dipastikan para pengusaha dalam negeri akan lebih siap bersaing dengan pengusaha asing.
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong program pinjaman dana mudah dengan bunga terjangkau. Bea masuk ke pelabuhan maupun ke bandar udara juga diturunkan, untuk mendukung kondisi pasar yang kompetitif di Indonesia. Namun bila pengusaha tidak menyambut kebijakan pemerintah, maka kebijakan tersebut bisa jadi sia-sia.
“Apabila pengusaha tidak berusaha keras, maka seluruh regulasi tidak banyak manfaatnya. Harus bersama-sama itu, barulah kita dapat berdaulat,” terangnya.
Untuk mendukung industri dalam negeri, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan, sehingga kandungan komponen lokal dalam setiap proyek pemerintah ditingkatkan. Hal itu sudah diteriapkan dalam program pembangunan pembangkit listrik, berkapasitas 35 ribu megawat.
“Kita minta PLN, pokoknya tiga puluh persen harus komponennya lokal,” ujarnya.
Pemerintah sangat berharap, pengusaha-pengusaha lokal bisa berdaulat di negri sendiri. Pengusaha Indonesia harus bisa menguasai pasar di tanah airnya sendiri. Jusuf Kalla mengingatkan hal itu hanya bisa dicapai dengan kerja keras.
