Isu reshuffle kabinet tetap menguat. Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan masuk dalam deretan kabinet bentukan Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Umum Hanura Nurdin Tampubolon menilai wajar isu tersebut. Pasalnya, pemilihan menteri yakni hak prerogatif presiden.
“Kalau kami dari Hanura sendiri, jikalau diberikan PAN, ada orang yg sesuai buat menopang presiden dalam membangun bangsa ini. Kami dari partai Hanura tak ada masalah. Kami mensupport saja jikalau benar-benar ada yg serasi ya,” kata Nurdin di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Nurdin mengingatkan masuknya PAN kedalam kabinet bukanlah bagi-bagi kekuasaan, tapi yg jadi ukuran merupakan profesionalisme. Kala ditanya bisa jadi masuknya PAN bakal mengurangi jatah Hanura di kabinet, Nurdin malas menjawabnya.
Dirinya masih berpendapat pihaknya tak mempermasalahkan masuknya PAN kedalam kabinet. Diwaktu ditanya apakah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah membahas perubahaan kabinet, Nurdin membantahnya. Tetapi, dirinya mengakui adanya jumpa teratur KIH.
“Kalau jumpa teratur itu ada tetapi itu yakni cuma silaturahmi & isu-isu politik. Tetapi jika telah reshuffle kabinet itu bukan urusan partai. Itu kita serahkan terhadap yg miliki hak merupakan hak prerogratif presiden. Lantaran jikalau partai mengatur reshuffle kabinet nah ini ingin diboyong kemana konstitusi kita,” ucap Ketua Fraksi Hanura itu.
Didapati, isu perombakan Kabinet Kerja jilid II berhembus semakin kencang seiring pemberitaan bahwa Presiden Joko Widodo minta Partai Amanat Nasional (PAN) menyetor lima usulan nama kadernya ke Istana. Pasalnya, koalisi supporter pemerintahan Jokowi-JK ini sedari awal berkomitmen menempa koalisi tidak dengan syarat.
Sinyal kuat dari Pemerintah utk mengakomodir PAN ke dalam kabinet, berikan kesan kontradiktif pada koalisi tidak dengan syarat yg sudah dibangun sedari awal pemerintahan. Kepala Group Fraksi (Kapoksi) NasDem, Luthfi A. Mutty, mempertanyakan komitmen presiden dalam merawat koalisi tidak dengan syarat itu.
”Kalau seperti ini, apakah tetap mampu dinamakan koalisi tidak dengan syarat?” jelasnya. Luthfi pun mengisyaratkan bahwa koalisi tidak dengan syarat batal, dikala upaya PAN menawar kursi kabinet diakomodasi Presiden.
