Salah satu gagasan Jokowi di awal ia menjadi Presiden salah satunya adalah mencetuskan gagasan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Gagasan ini sesuai dengan keunggulan geografis dan potensi alam Indonesia serta masa depan dunia yang mengarah ke Asia Pasifik. Lewat gagasan ini, Presiden ingin Indonesia memiliki peran strategis dalam politik dan ekonomi dunia.
Rabu (21/10/2015), Sahat Martin Philip Sinurat, Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA) mengatakan bahwa dalam setahun keperjalanannya, kemaritiman masih menjadi anak tiri dalam kebijakan pembangunan Indonesia. Beberapa lembaga pemerintahan hanya menjadikan jargon semata tanpa disertai dengan kebijakan dan program yang lebih konkrit.
Ia juga menambahkan, bahkan masih ada unsur pemerintahan yang bingung dan salah menerjemahkan maksud dari gagasan ini. Akibatnya pembangunan yang berorientasi maritim masih sulit direalisasikan. Pemerintah ternyata belum seutuhnya berkarakter maritim, menurut Sahat, walau berhubungan dengan laut, kemaritiman tidak cukup diurus oleh unsur pemerintahan yang berkaitan dengan laut dan maritim saja.
Setiap lembaga pemerintah, sebagai contoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, ataupun Kementerian Pertanian, walau terlihat tidak berkaitan, pada kenyataannya memiliki peranan yang penting juga dalam upaya pengarusutamaan pembangunan Indonesia yang berbasis maritim.
Untuk mendukung visi jangka panjang ini, mau tidak mau setiap unsur pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah harus berkarakter maritim. Dengan karakter maritim, segala kebijakan dan potensi Indonesia akan didorong seoptimal mungkin untuk mampu berkontribusi secara signifikan dalam aktivitas kemaritiman.
Sahat memandang apabila pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara dan masyarakat maritim, maka akan ada perubahan mendasar pada struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional.
Berbagai perubahan ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah bidang kemaritiman saja, melainkan semua lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah.
Pengaruh utama pembangunan berbasis maritim akan menyebabkan perubahan di dalam masyarakat. Masyarakat akan mengalami perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Konstelasi politik, kebijakan kesehatan dan pendidikan, dan banyak faktor lainnya juga akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pengarusutamaan ini.
