Babatpost.com – Pemerintah dianggap tidak sukses dalam melindungi keselamatan penduduk & lingkungan dari kerusakan yg diakibatkan adanya proses penambangan pasir dengan cara tidak legal di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa.
Manager Emergency Response dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Ki Bagus Hadikusuma mengungkakan, kegagalan pemerintah ini bahkan sudah berjalan sebelum histori penganiayaan pada aktivis lingkungan anti tambang pasir, Salim Kancil & Tosan yg berjalan di Lumajang, Jawa Timur sekian banyak diwaktu dulu.
“Sebelum kejadian Salim Kancil ini telah bakal dikatakan pemerintah tidak sukses, & mestinya kejadian ini akan serta-merta difungsikan serius buat memperbaiki masalah konflik agraria & tambang ini,” terang Bagus.
Menurut Bagus, salah selangkah utk memperbaiki kegagalan itu dgn meninjau ulang seluruh izin-izin pertambangan yg sempat dikeluarkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tambang. Pasalnya, kalau tak ditinjau kembali bakal mengakibatkan kerusakan lingkungan yg makin parah.
“Perizinan mesti di-review ulang, apakah telah tepat bersama peraturan lingkungan & tata ruangan,” papar Bagus.
Bagus menyambung, resiko yg berlangsung jikalau proses penambangan itu konsisten dilakukan bakal makin merusak lingkungan. Pasalnya, daerah yg dijadikan lahan utk gerakan penambangan pasir besi di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa terutama dari wilayah Pacitan sampai Banyuwangi, Jawa Timur adalah daerah yg sudah ditetapkan yang merupakan daerah rawan bencana.
Menurut Agus, gundukan pasir besi yg terhampar di sepanjang pesisir selatan jatim itu pernah menyelamatkan penduduk dari gelombang tsunami yg menghantam wilayah tersebut lebih kurang thn `1990-an.
“Sekitar th 90an, tsunami di Jember, benteng mula-mula itu ya gundukan pasir yg ada di pesisir, yg tinggi gundukannya sekira 3-4 m,” tutur Bagus.
Bagus amat menginginkan pemerintah sanggup lakukan pembenahan dengan cara menyeluruh. Bagus beralasan, pemerintah tidak pass menghimbau warganya selalu untuk waspada dgn bencana, tetapi pula mesti mengurangi dampak bencana itu, salah satunya dgn mencabut izin tambang-tambang tanpa izin yg tetap mengeruk pasir besi di kawasan tersebut.
“Enggak cuma lumayan himbau kewaspadaan warga, namun pemerintah mesti mengurangi dampak rawan bencana itu, caranya bersama mencabut izin yg ada di pesisir selatan & tertibkan tambang-tambang liarnya,” pungkas Bagus.
