Babatpost.com – Polusi asap yang terjadi di sebagian wilayah Sumatra dan Kalimantan. Dan daerah yang mendapat terpaan asap paling parah adalah Sumatera Selatan.
Bencana kabut asap ini membuat ribuan orang bersuara. Sedikitnya, 20 petisi terkait kabut asap dan kebakaran hutan memenuhi laman petisi online change.org dalam dua pekan terakhir. Mereka menyauarakan kegilisahan, amarah, serta tuntutan kepada pemerintah yang dinilai pihak paling bertanggung jawab atas bencana asap.
Rahmi Carolina, warga Riau, misalnya. Dia mengunggah sebuah video yang menampilkan kabut asap mengepung kota Pekanbaru sebagai pengantar petisinya. Petisi berjudul Kembalikan Hak Masyarakat Riau akan Udara Bersih, ia tujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Berikut kutipan petisinya, seperti yang tertera dalam rilis dari Change.org :
Pembakar hutan dan lahan gambut hanya ada dua jenis: Korporasi dan Cukong perambah. Cukong biasanya pemodal besar bahkan punya relasi dengan korporasi dan elit politik, yang membiayai rakyat miskin untuk bakar hutan dan lahan. “Mereka” ada di mana-mana atau mungkin pernah diundang ke istana.
Saya menuntut…untuk mendapatkan hak saya menghirup udara yang bersih. Menuntut Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya menuntaskan persoalan asap dan kebakaran hutan lahan.
Selain Rahmi, seorang ibu muda yang sedang hamil tiga bulan, Mulyani, menyuarakan kekhawatirannya lewat petisi.
“Saya, Mulyani warga Riau, yang lahir dan besar di Riau; saat ini saya khawatir dan panik luar biasa. Seharusnya saya bahagia, karena 3 (tiga) bulan lalu positif dinyatakan mengandung buah cinta dengan pasangan hidup saya.
Namun, belakangan kebahagiaan dan kesehatan saya terganggu dengan adanya kabut asap di Riau. Sudah dua pekan lamanya saya dan seluruh masyarakat Riau dipaksa menghirup udara yang tidak lagi membuat kami sehat.
ISPU di tiga titik di kota Pekanbaru sudah menunjukkan status sangat tidak sehat hingga ‘berbahaya’. Sayangnya, kami tidak punya pilihan lain, kecuali tinggal dan menghirup udara beracun ini.”
Desakan agar pemerintah tegas terhadap perusahaan pembakar lahan juga disuarakan lembaga pemerhati lingkungan di Jambi yaitu Komunitas Konservasi Indonesia WARSI dan Puskomda Jambi. “Asap Semakin Pekat, Kami Sekarat! Usut Tuntas Pembakar Hutan-Lahan!” tuntut petisi Puskomda Jambi.
Seorang warga Palembang Hardi Saputra juga bersuara. Ia menulis petisi kepada Gubernur Alex Nurdin, meminta agar perusahaan pembakar hutan dan lahan segera dikenai hukuman.
“Kabut asap bukan hanya di luar ruangan tetapi sudah masuk sampai ke dalam rumah… Palembang bisa dibilang sudah tidak layak huni… Sudah saatnya kita mendesak Gubernur Sumsel menindak tegas perusahaan yang dengan sengaja membakar lahan bahkan kalau perlu dicabut izinnya. Sudah cukup bertahun-tahun warga Palembang menghirup kabut asap,” katanya.
Sementara itu, warga Pontianak, Viryan Azis melalui petisinya bertutur kepada Jokowi:
“Presiden Jokowi yang kami hormati. Kami senang tanggal 6 September 2015 lalu Bapak berkunjung ke lokasi lahan perusahaan yang terbakar di Sumatera. Kami senang komentar Bapak saat itu dan kami sungguh respek dengan gaya blusukan Bapak.
Namun Pak Jokowi, saat ini dan hari ini kondisi kabut asap justru semakin tebal. Jadwal penerbangan tak menentu bahkan sejumlah jadwal penerbangan dibatalkan. Ribuan orang di Kalimantan dan Sumatera terkena ISPA, sejumlah orang bahkan musti dirawat di rumah sakit. Jutaan penduduk di Kalimantan dan Sumatera terancam sakit. Hari ini, siswa yang sekolah di SD, SMP dan sederajat mulai diliburkan.
Dengan petisi ini kami meminta Pak Jokowi mengintruksikan pihak perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dalam skala besar untuk memadamkan dalam waktu 2×24 jam, memastikan Kabut Asap hilang dari langit kalimantan dan sumatera selambat-lambatnya dalam 7×24 jam.”
Hingga sore ini, masyarakat yang bersuara melalui petisi terkait asap dan kebakaran hutan telah mencapai lebih dari 8.000 orang.
Tahun lalu sebuah petisi yang dibuat warga Riau, Abdul Manan, berhasil mendapat dukungan lebih dari 27 ribu tandatangan dan membuat Presiden Jokowi berkunjung ke desanya di Sungai Tohor, Riau, untuk melihat langsung lokasi kebakaran lahan gambut. Saat itu, Jokowi menginstruksikan pembangunan sekat-sekat kanal di lahan gambut untuk mengatasi masalah asap.
