BabatPost.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menepis isu yang beredar bahwa KPU dianggap melakukan pemborosan dalam penggunaan anggaran untuk menggelar pemilihan umum (Pemilu).
“Kalau dalam menyusun anggaran, (KPU) selalu efektif dan efisien disitu di dalamnya akan diupayakan untuk menghemat sebanyak mungkin,” ujar Komisioner KPU, Arief Budiman, Rabu (3/6/2015).
Sebagai penyelenggara, KPU selalu berupaya seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran, tegas Arief Budiman.
Arief Budiman mengatakan hal tersebut menyusul adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan ada ketidakpatuhan KPU terhadap perundang-undangan terkait penggunaan angggaran pada Pemilu 2013-2014 mencapai Rp334,127 miliar.
DPR pun kembali mendorong BPK untuk melakukan audit terhadap anggaran untuk penggunaan Pilkada serentak yang sedianya akan digelar akhir tahun ini.
Arief Budiman menambahkan, memang dalam penyelenggaraan Pemilu ada beberapa hal yang harus dibiayai oleh KPU, dan itu menjadi perintah undang-undang.
Seperti saat ini (Pilkada serentak), biaya masing-masing kandidat calon kepala daerah harus dibiayai oleh negara sehingga KPU menyusun anggarannya itu sesuai perintah undang-undang.
“Dalam menyusun anggaran, (KPU) masih kedepankan prinsip (efisiensi),” pungkasnya.
Tidak bisa dihindari bahwa ongkos berdemokrasi di negeri ini memang sangat tinggi, terlebih saat ini biaya calon akan dipenuhi oleh Negara. Melalui KPU rakyat menyerahkan sepenuhnya mengenai penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini KPU berkerja bertanggung jawab kepada rakyat. Selain menggunakan uang Negara KPU juga harus memutar otak untuk menyelanggarakan pemilu yang berualitas namun tetap menjaga asas efeisiensi.
Bukan hanya mengejar efisien namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan. Kualitas menjadi nomor satu namun efisisensi tetap diutamakan.
