BabatPost.com – Gerakan Pedagang Pasar Turi Korban Kebakaran (GPPTKK) mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo menyusul belum adanya kejelasan soal kapan Pemkot Surabaya memutus kontrak dengan PT Gala Bumi Perkasa selaku investor Pasar Turi.
Kuasa Hukum GPPTKK, I Wayan Titip Sulaksana, di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
“Inti dari surat itu, pedagang berharap pada Pak Jokowi untuk mendorong dan memberi semangat pada Wali Kota Surabaya untuk segera memutus kontrak terhadap PT Gala Bumi dan mendepaknya dari Pasar Turi,” katanya.
Menurut dia, langkah itu diambil karena wali kota dinilai lamban sebab desakan itu sudah cukup lama sehingga membuat pedagang tidak sabar.
Apalagi PT Gala sendiri, lanjut dia, rupanya tetap bertahan di Pasar Turi dengan tidak membalas sama sekali somasi yang dilakukan pemkot lewat tim pengacaranya.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan tim pengacara pemkot. Mereka sudah mengirim surat somasi ketiga ke PT Gala. Namun sekarang masih menunggu jawabannya, sedangkan pedagang sendiri meminta agar pemkot segera bertindak memutus kontrak dengan PT Gala,” tegasnya.
Sebagai bukti kesungguhan mereka, lanjut Wayan, pedagang akan memboikot dengan tidak masuk Pasar Turi. Pedagang yang memboikot ini jumlahnya ribuan orang.
“Lihat saja sendiri pedagang tidak mau masuk, dan Pasar Turi masih sepi. Yang berdagang itu kebanyakan pedagang baru,” jelasnya.
Disinggung soal adanya Gerakan Pedagang Yang Menyelesaikan Pembayaran Stand dan Bertekad Berjualan di Pasar Turi Baru Surabaya juga mengirim surat ke Presiden Jokowi seputar Pasar Turi beberapa waktu lalu, Wayan Titip mengatakan tak ada masalah.
“Silahkan presiden memilih mana pedagang sesungguhnya di Pasar Turi. Sebab, pedagang dari pihak kami akan tetap berjuang agar PT Gala didepak dari Pasar Turi karena sumber masalah,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Gerakan Pedagang Yang Menyelesaikan Pembayaran Stand dan Bertekad Berjualan di Pasar Turi Baru Surabaya Djaniadi Hadi Sadikin mengatakan pihaknya sebelumnya juga mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.
“Tidak itu saja, kami juga mengirim surat yang sama ke Ombudsman RI dan Wapres Jusuf Kalla,” katanya.
Dalam surat tersebut intinya adalah meminta agar pemerintah pusat untuk ikut menyelesaikan persoalan Pasar Turi. Hal ini dikarenakan Pasar Turi Baru ini masih sepi pedagang maupun pembeli.
Padahal pembangunan pasar grosir terbesar di Indonesia Timur setelah terbakar pada 27 Juli 2007 lalu sudah mencapai 98 persen. Apalagi sebentar lagi memasuki Bulan Ramadan yang merupakan masa panen bagi pedagang.
“Jadi kami berharap Pak Jokowi maupun Pak JK turun ke Surabaya. Caranya meminta Pemkot Surabaya membongkar TPS (tempat penampungan sementara). Sebab, TPS ini yang menyebabkan akses ke Pasar Turi Baru sulit,” katanya.
Sekarang ini, kata dia, banyak pedagang yang sudah buka stan. Namun karena masih sepi, akhirnya hanya buka 3 hingga 4 jam. “Jika TPS dibongkar, insyallah ada 4.6I0 pedagang yang sudah membayar lunas stan akan berjualan di dalam,” katanya.
